Selasa, 27 Januari 2009

heppirainy

hujan tak kunjung berhenti. tapi aku sangat menikmatinya. menapaki tanah bersama kaki kecil dan titik hujan. cipratan dari belakang sandal atau sepatu sehingga muncul polkadot-polkadot tanah di celana jeans kesayangan. namun bukan itu masalahnya. setidaknya hujan memberikanku pengertian untuk berhenti sejenak. berhenti melawan segalanya yang berlebihan. hujan menyuruhku menunggu sampai ia mereda. hujan mengharuskanku termenung dan kembali berfikir ke depan. hujan memaksaku tetap diam!!namun tidak diam dalam bergulat dengan hati dan pikiran. dingin yang hujan bawa pun mengharuskan tubuhku kuat melawannya. hujan membuatku mencari perlindungan lewat kekuatannya menghantam atap langit-langit rumah. hujan pula yang membuatku merunduk ke bawah kembali memerhatikan rumput-rumputku yang kembali hijau dan tanah-tanahku yang kembali coklat. memberikan aroma aspal yg khas.sayang, hujan tidak memberikan langit jinggaku muncul. melarangku melihat ke atas langit jingga yang sangat kunantikan. yah, hujan menyuruhku untuk tidak selalu melihat ke atas. melihat yang indah-indah dan membuatku terbuai karena paras jingga yang memukau bagiku. menenggelamkan dalam keindahan,kenyaman, kenikamatan. hujan menutupi si jingga agar aku melihat si rumput hijau dan si tanah coklat. hujan memaksaku. hujan tampak jahat namun sangat baik. karena membuatku bersabar menanti pelangi. oh hujan.

rangkaian "anthology"

I had decided to leave it forever. I had decided to strat from here. with all memories longer than the road that stertches out head. when my happiness still makes me cry, and in time, he dont understand the reason why. I cant conceive of any more misery. He don’t need me to show the way, love. I don’t wanna sound complaining, but he know there’s always rain in my heart.

He told me bout strowberry field, He know the place i can go. He told me bout the fool on the hill, n tell the man is living there still. He call me his baby, when he holding my hand. But the way that he hurt me. He say that he need me, like ocean need sand. but the way he decive me. I just don’t understand. When I get near him, the games begin to drag me down. it’s alright. and when the broken-hearted people living in world agree, there will be an answer “let it be”. when the night is cloudy, there is still a light that shines on me.

I know that later on after love’s been and gone. I didn’t have to play at being broken-hearted. but sometimes I forgot to remember to forget. well the day he went away. I made my self a promise. That I’d soon forget we’d never met.

im going home, better believe it to say Goodbye uncle!!

kembali berdaya

lama tak jumpa in the midle of duidui. setahun tepat. setelah sempat tak mampu mencurahkan segala sesuatu dalam rangkaian kata dan kalimat. kini saya mencoba kembali. mungkin akan menyehatkan. apa salahnya. suatu hari tentu akan berguna. sekalipun tak berguna, mungkin saat ini berguna.jika dulu yang saya post adalah tugas kuliah (yang dipaksakan).mungkin lain kali adalah tugas hati yang tidak dipaksakan. semoga bermanfaat.
saya masih diah,duidui,deedee,didi,deeshampoqu, yah apapun sesuka anda memanggil. saya orang yang sama.

Selasa, 13 November 2007

Jika Cuaca dan Pemerintah Sama-sama Gembling


Cuaca di Indonesia sedang gambling. Ketika tiba waktunya musim hujan, mataharipun tak mau menghentikan pancaran sinarnya. Namun ketika memasuki bulan April langitpun enggan menghentikan kucuran air. Lalu apa yang terjadi, penduduk bumi Indonesia kelimpungan. Bencana datang silih berganti. Kekeringan, banjir, penyakit, virus, hingga mengerucut ke arah kemiskinan dan penderitaan serta bencana-bencana lain yang sudah tak asing lagi kita baca, tonton, dan dengar di media massa setiap hari.


Yang paling ironis, bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Barito Utara dan Murung Raya, Kalimantan Tengah sejak kamis (3/5) akibat luapan sungai Barito. Akibatnya sejumlah perumahan warga dibantaran sungai tergenang dengan ketinggian air antara 20-50 sentimeter (cm). Diperkirakan banjir akibat luapan Sungai barito akan semakin meluas mengingat daerah hulu sungai dan curah hujan sangat tinggi, Media Indonesia (5/5). Tetapi yang paling mengherankan wargapun sekan terbiasa dengan situasi seperti ini.

Dari berita diatas, penyebab utama dari banjir di pulau itu adalah curah hujan yang sangat tinggi. Padahal seharusnya sudah memasuki musim panas. Namun apa yang terjadi, cuaca tak mau berkompromi, dan seakaan dengan seenaknya sendiri mengguyur bumi pertiwi tanpa ampun. Bisa kita lihat di sejumlah kota di Indonesia, berita bencana banjir nyaring terdengar tanpa henti.

Jangan salahkan cuaca, Bung. Semua bencana yang timbul dari alam kita, tidak lain adalah kesalahan manusia-manusia yang menghuni planet biru ini. Sekarang kita balik bertanya, mengapa pulau Kalimantan yang notabene adalah salah satu paru-paru dunia tak luput dari ancaman banjir. Pulau terbesar di negeri ini yang otomatis memiliki hutan luas dengan jutaan macam pohon masih juga tidak bisa menghindari banjir. Sebenarnya apa yang kita lakukan terhadap lingkungan ini?

Sebut saja isu pemanasan global. Fenomena alam itu mengakibatkan sebagian daerah lebih banyak hujan sehingga banjir. Sebagian lainnya kekurangan hujan sehingga kering. Namun tidak hanya isu pemanasan global itu saja. Dari cara pengelolaan hutan di Indonesia pun banyak terjadi kesalahan.

Menurut LSM konservasi lingkungan, Wetlands International, sekitar 48% lahan gambut di Indonesia sudah dirusak, dan sebagian besar pengrusakan disebabkan penebangan hutan liar. Berkait dengan itu, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nabiel Makarim pun yakin penyebab banjir karena kerusakan hutan sejak 1980-an, akibat beroperasinya sejumlah perusahaan pengelola hutan yang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan serta pembalakan ilegal, Kompas (8/5).

Mungkin isu-isu di atas sudah tak asing lagi kita dengar. Setiap orang sudah tahu, mengerti dan paham akan dosa besar yang kita lakukan pada alam. Namun kesadaran itu tidak disertakan dengan perbuatan positif yang cukup signifikan. Lalu imbasnya ya berbalik pada menusia itu sendiri.

Menyikapi Morotorium

Skenario ini sudah diusung oleh kelompok Indonesia Masa Depan (IMD) tahun 2005. skenario yang dibuat karena pemerintah dirasa sudah menyerah dan tidak mampu menghentikan kehancuran hutan Indonesia. Kebakaran hutan besar yang terjadi pada tahun 2002 dan 2003 seolah mengulangi tragedi yang terjadi lima tahun yang lalu, serta menghabiskan jutaan hektar di Sumatera dan Kalimantan. Harimau Sumatera dilaporkan telah punah dan Orangutan di Kalimantan Tengah telah menjadi spesies yang paling langka di dunia. Moratorium adalah usaha pembekuan atau penghentian sementara seluruh aktifitas penebangan kayu skala besar (skala industri) untuk sementara waktu tertentu sampai sebuah kondisi yang diinginkan tercapai.

Lama atau masa diberlakukannya moratorium biasanya ditentukan oleh berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi tersebut. Morotarium ini memang bukan tujuan akhir, tetapi merupakan proses panjang dan butuh disiplin yang tinggi. Tahapan ini berupa penghentian pengeluaran ijin-ijin baru, pelaksanaan uji menyeluruh kinerja industri kehutanan, penyelamatan hutan-hutan yang paling terancam, penghentian sementara seluruh penebangan hutan dan penyelesaian masalah-masalah potensi sosial, dan larangan penebangan hutan di seluruh Indonesia. Sempurna. Bila tahapan morotarium itu digalakkan. Namun agak utopis bila dilakukan di Indonesia. Tidak seperti beberapa negara lain seperti Papua Nugini (1999), Cina (1998), Thailand (1988). Kita lihat saja dari berbagai kebijakan pemerintah baik daerah maupun pusat, cenderung mempermudah jalan bagi terlaksananya eksploitasi yang masif tanpa memperhitungkan keseimbangan lingkungan. Sangat berlawanan dengan ide morotarium.

Pembangunan ekonomi yang berlangsung selama ini, menempatkan SDA hanya sebagai onggokan komoditas. Karenanya, eksploitasi terhadap SDA dilakukan secara masif dan berlebihan dengan mengabaikan aspek ekologi-lingkungan, sosial dan kemungkinan dampak bencana yang ditimbulkannya. Jika pun ada beberapa kebijakan dan pembangunan yang prolingkungan, namun tetap saja tidak mampu membendung laju kerusakan lingkungan yang terus berlangsung karena posisinya yang memang hanya dijadikan sebagai ‘alat pelengkap’ agar kelihatan akomodatif dan bervisi berkelanjutan. Banjarmasin Pos (9/1). Agaknya pemerintah berada dalam situasi ikut-ikutan gembling seperti cuaca Indonesia sekarang. Penentu kebijakan negara ini harus dengan bijak memilih antara morotarium yang diharapkan berjalan sempurna yang otomatis melupakan pembangunan ekonomi yang menyingkirkan eksploitasi lingkungan.

Bisa dikatakan pembangunan elonomi akan terhambat namun linkungan selamat. Atau pilihan kedua tetap pada pembangunan ekonomi yang tinggi dan baik dengan disertai penderitaan rakyat yang tanpa berkesudahan dari bencana yang ditimbulkan. Jika pepatah mengatakan sepertu keluar kandang macan, masuk kandang buaya.

Kertas Dari Plastik

Agaknya memang Indonesia selau terjerat dalam situasi seperti ini. Namun rakyat dapat berbuat apa? Jika pemerintahnya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang terjebak dan menjadi korban. Dua-duanya. Ya pemerintah, ya rakyatnya. Atau inikah suratan nasib menjadi rakyat Indonesia. Indonesia kaya, namun tak bisa mengelola kekayaannya. Indonesia menangis sudah setiap hari, bila melihat kenyataan pahit yang dialami penghuninya dari Sabang sampai Merauke. Jangankan di kalimantan, bahkan di kota-kota besar yang jumlah pohonnya semakin sedikit saja masih terus ditebangi. Ya untuk pembangunan jalan, gedung pencakar langit, mall dan trade center. Semua itu tanpa disadari membuat sumber oksigen manusia di kota itu-pohon-semakin sedikit. Pantas saja hidup di kota semakin sulit dan sesak untuk bernapas saja.

Berkeluh-kesah seperti ini memang humanis sekali. Bolehlah sedikit berkhayal. Bila kesadaran setiap orang di Indonesia akan hutan di Indonesia semakin sedikit, konon pohon-pohon akan habis. Dan tamatlah riwayat kita karena penghasil oksigen sudah punah. Tentu kita tidak mau seperti itu bukan. Bagaimana jika kita mengakalinya dengan meminimalisir kebutuhan untuk industri yang membutuhkan kayu dari pohon. Sebut saja kertas, untuk buku, koran, dan sebagainya. Bisa kita atasi dengan media lain seperti plastik sebagai media untuk menulis.

Tidak usah menggunakan kertas. Untuk menuliskannya pengganti tinta untuk kertas adalah membuat tinta khusus untuk plastik. Seperti jika kita membuat slide transparansi untuk Over Head Projector (OHP) yang dibuat dari plastik. Selain dapat menghemat penggunaan kayu-pohon, buku dari plastik atau koran dari plastik akan lebih awet. Plastik tidak bisa diuraikan bukan. Nah, sementara jika menggunakan kertas, kertas dengan mudah akan hancur jika terkena air, semisal jika ada bencana banjir. Plastik sebaliknya. Selain awet, tulisan-tulisan yang berisi ilmu pengetahuan tidak akan hilang. Memang tidak bisa didaur ulang seperti kertas.

Tidak mengapa, karena tulisan itu tidak akan hilang, sementara tulisan adalah simbol peradab
an manusia. Memang menggunakan plastik sebagai media menulis tidak selamanya bisa dipakai. Tetapi untuk mendukung skenario Morotarium, cara ini bisa digunakan. Selama proses reboisasi- penanaman kembali pohon sehingga siap untuk dipakai, kita bisa menggunakan plastik sebagai bahan dasar membuat kertas. Setelah pohon sudah siap untuk dipakai, pembuatab kertas dari kayu bisa kita pakai lagi. Begitu seterusnya. Hal inipun berlaku bagi pekerja yang sebelumnya berada di industri kertas dari kayu. Para pekerja bisa dialihkan untuk bekerja untuk industri kertas dari plastik. Mereka tidak akan kehilangan pekerjaan. Tetapi memang untuk pengrajin kayu tidak akan sama nasibnya. Inilah tugas pemerintah yang harus dipikirkan bagaimana nasib pengrajin kayu jika ide ini dipakai dalam upaya mendukung tahap pelarangan penebangan hutan untuk skenario Morotarium.

Sistem Pendidikan Ala VOC,Jangan Mau Terus Dijajah!!


Bila menyoal pendidikan di Indonesia memang tak akan ada habis-habisnya. Dari legitimasi sampai pada sistemnya pun mengandung banyak kontroversi. Dan tampak telah membudaya polemik yang telah disebutkan banyak orang tidak ada tanggapan dari penguasa pemerintahan. Kesalahan yang sama selalu terulang. Padahal masyarakat dan lebih khusus media massa selalu melakukan kontrol akan segala kebijakan pemerintah. Seperti masuk kuping kiri keluar kuping kanan, atau pura-pura peduli namun sesungguhnya tak peduli. Ego pemerintah semakin nyata terlihat.


Mulai dari masalah UAN yang tidak ada kejujuran sampai pada sistem pendidikan kedinasan yang berujung kematian. Sungguh pedih melihat sistem pendidikan di Indonesia. Padahal masalah pendidikan adalah hal mendasar yang perlu dikuatkan fondasinya. Mengapa, karena basic utama untuk memperbaiki kemiskinan di Indonesia adalah pendidikan, di samping kesehatan. Pemerintah telah menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam Undang-Undang Dasar. Melalui pendidikan dan kesehatan inilah pemerintah melaksanakan tanggung jawabnya. Namun apa, dari segi pendidikan jelas pemerintah seakan asal-asalan melakukannya.

Dalam pengelolaan pendidikan masih terdapat banyak kekeliruan yang semestinya dapat dielakkan. Hal mutlak yang harus selalu diutamakan dan perlu diingat adalah kontrol sosial terhadap pendidikan formal. Bila diserahkan mentah-mentah kepada para “pendidik” dan birokrat, pendidikan Indonesia terlalu berharga. Apalagi para politisi pembuat undang-undang (UU) pendidikan.

Bahkan sejak dari setengah abad yang lalu kurikulum dan sasaran pendidikan Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kurikulum Indonesia masih meniru model pendidikan Belanda, yang tujuannya tak lain adalah mempersiapkan lulusan untuk bekerja di kantor-kantor pemerintahan (VOC), menjadi pegawai negeri yang ketika itu dianggap berstatus paling wahid.
Kita bisa melihat sistem pendidikan seperti ini di kancah pendidikan kedinasan. Sebut saja Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) yang saat ini menjadi sorotan publik karena sistemnya yang mengandung banyak kontroversi. Mungkin dalam kasus IPDN penerapan kurikulum ala VOC masih kental. Dan apa yang tejadi pendidikan seperti ini berujung pada kematian peserta didiknya.


Sesungguhnya kurikulum yang ada di IPDN tidak sesuai dengan UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dengan pola IPDN seperti ini adanya campuran siswanya dari umum ke PNS, sebenarnya lembaga ini sudah tidak perlu lagi. Artinya, dibubarkan lalu ditata ulang untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan seperti sistem pendidikan kedinasan. Penataan ini perlu penataan perubahan secara fundamental. Harusnya sekolah kedinasan untuk meningkatkan profesionalisme atau seperti pascasarjana.

Yang terjadi malah ditambah dengan Keberadaan IPDN dengan sistem pendidikan kekerasan yang membudaya di dalamnya. Sistem pendidikan di sana menganut sistem muda praja (tingkat I) di Bawah bimbingan madya praja (tingkat II), madya praja di bawah bimbingan Nindya praja (tingkat III), dan nindya praja di bawah bimbingan wasana praja (tingkat IV). Kekerasan itu berlangsung tidak hanya semasa orientasi, tetapi selama kita masih menjadi junior akan selalu mendapat siksaan dari seniornya. Apabila kita telah menjadi yang paling senior atau wasana praja, kita bisa menikmati kehidupan di sana.

Pihak lembaga IPDN sesungguhnya mengetahui kekerasan tersebut. Akan tetapi, hal itu ditutupinya karena akan menghancurkan citra dari IPDN itu sendiri. Maka, tidaklah heran setiap tahunnya banyak praja yang melarikan diri maupun yang mengundurkan diri. Hal itu mereka lakukan karena tidak kuat menghadapi siksaan dari para seniornya.

Kentalnya sistem pendidikan ala VOC ternyata berujung membudayanya kekerasan. Bisa dibilang bangsa ini masih dijajah oleh budaya Belanda yang masih melekat di tiap sendi kehidupan. Termasuk dalam sistem pendidikan. Calon pamong praja di IPDN yang kelak akan menjadi penyelenggara pemerintahan memang terlihat sangat eksklusif ditataran pelajar secara global. Mereka bisa dibilang sangat berbeda dengan pelajar yang berada dalam satu kawasan pendidikan Jatinangor tempat IPDN berada. Padahal seharusnya sebagai calon Pamong praja mereka harus lebih dekat dengn masyarakat. Namun sepengamatan penulis tidak sama sekali.

Kita juga bisa menyebutkan mereka memiliki status yang sama dengan mahasiswa lain. Namun seharusnya sebagai calon pamong praja mereka lebih sering melakukan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Namun sekali lagi, sepengamatan penulis mereka tidak berlaku demikian. Malah mahasiswa dari lembaga perguruan tinggi lain yang tidak bersifat kedinasan yang lebih banyak melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Praja IPDN sekan sangat eksklusif, entah dikarenakan status mereka yang sebagai PNS dan beranggapan memiliki status yang sangat eksklusif juga. Jelas sekali pemikiran ala VOC meradang di sini.

Kembali menjadi APDN, Jangan Mau Dijajah

Fenomena itulah yang terjadi bila sistem pendidikan terutama kurikulum pendidikan dengan menggunakan metode yang masih konvensional. Sistem pendidikan ala VOC tentu tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Bisa saja metode pendidikan VOV yang berujung pada kekerasan yang terjadi di IPDN dihapuskan dan dilakukan pembubaran pula pada IPDN. Lalu pamong praja dipilih dari sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) sepert jurusan Ilmu Pemerintahan atau Adminstrasi Negara yang telah banyak muncul diberbagai universitas negeri di Indonesia.

Selain menghemat Anggaran Pembelanjaan masing-masing daerah (APBD), para lulusan jurusan Ilmu Pemerintahan atau Administrasi Negara pun bisa terpakai. Mungkin dibarengi dengan pelatihan khusus atau ujian khusus untuk bisa mendapatkan status pegawai negeri. IPDN merupakan warisan kolonial Belanda dan dulu belum ada akademi atau universitas yang mencetak sarjana ilmu pemerintahan.
Melekatnya sistem pendidikan ala VOC di negara kita memang sungguh meprihatinkan. Negara ini seperti masih terjajah diatas gaung kemerdekaannya. Tidak ada relevansinya bila digunakan untuk kehidupan berbangsa zaman sekarang. Masyarakat kita sudah jauh lebih maju dan kritis menyikapi segala persoalan yang ada di negara kita. Setidaknya pemerintah harus membuat sistem pendidikan yang baru, yang membuang jauh-jauh sifat ”eksklusif” para penyelenggara pemerintah. Masih sangat jelas pemerintah kita masih sangat feodal.


Mengembalikan status IPDN menjadi APDN (Akademi Pendidikan Dalam Negeri) yang pernah di singgung oleh ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR, Mahfudz Siddiq juga bukan ide yang buruk. Karena jika dibuat pola APDN lebih mendukung kebutuhan otonomi daerah, sehingga kurikulum dan metode pendidikannya disesuaikan dengan ciri lokalitas dan kebutuhan daerah. Untuk penyiapan infrastruktur APDN, bisa didanai APBN, selanjutnya biaya operasional ditanggung oleh APBD. APDN nantinya harus berorientasi utama pada pencetakan kader birokrat yang berintegritas moral, punya kapabilitas profesional dan memiliki budaya sebagai pelayanan masyarakat.

Kesalahan terbesar kita adalah menganggap bahwa lembaga pendidikan formal adalah satu-satunya lembaga yang wajib, masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkan anak mereka kepada lembaga yang satu ini. Padahal jika melihat instrumen pendidikan secara lebih luas, kita akan menemukan bahwa lembaga pendidikan formal (yang seringkali tidak relevan itu) hanyalah salah satu bagian dari instrumen pendidikan yang dapat diterima oleh kita sejak usia dini. Dan disinilah sistem pendidikan penjajah masih melekat.

Selebihnya ada banyak lembaga atau institusi non formal yang justru atau juga memegang peranan yang sangat penting seperti keluarga, institusi agama, lingkar pergaulan anak (klub) tau bahkan internet dan lain sebagainya yang justru ada di dalam lingkungan pergaulan kita yang tidak dikembangkan secara maksimal dalam membentuk SDM secara kontekstual seiring dengan tuntutan jaman. Apalagi memang kita banyak memiliki budaya yang kontraproduktif terhadap usaha pengembangan manusia agar bertumbuh secara maksimal menjadi pribadi yang kokoh dan tangguh. Bukan mental VOC yang eksklusif itu.

Tujuan pendidikan bukanlah menyeragamkan kemampuan murid hingga memahami seluruh muatan pendidikan dan lulus ujian, melainkan mengidentifikasi dan mengembangkan karakter-karakter unggul yang dimiliki peserta didik. Sudah saatnya kita memperbaiki kurikulum pendidikan Indonesia-yang tidak banyak berubah sejak setengah abad yang lalu. Jangan mau terus dijajah.

Desentralistik, UAN, dan Mutu Pendidikan


Hajatan rutin Departemen Pendidikan Nasional bertajuk Ujian Akhir Nasional (UAN) sudah di depan mata. 16 April 2007 apakah akan tetap menjadi peristiwa besar yang mengandung polemik. Kenaikan angka standar kelulusan tiap tahunnya tanpa dibarengi kenaikan mutu sistem pendidikan serta sistem evaluasi yang benar. Mau seperti apa pendidikan negeri ini?


Jika dihubungkan dengan pemberlakuan UU No. 22/1999 dan No. 25/1999 dan setelahnya muncul pemberlakuan kebijakkan Depdiknas tentang sistem manajemen berbasis sekolah dan memberikan otoritas pada masing-masing sekolah untuk mengatur pengelolaan pendidikan. Tentunya pemerintah dinilai seakan lepas tangan pada pendidikan di Indonesia. Tak ayal jika UAN banyak mengandung kontroversi terlebih tidak dibarengi dengan kesiapan yang cukup.

Mulai dari soal ujian dan hak siswa tak lulus ujian untuk melanjutkan pendidikan.
Memang kebijakan ini bisa jadi seperti secercah harapan bagi sistem pendidikan kita. Dengan diberikannya otonomi di setiap sekolah diharapkan potensi yang ada di mana sekolah itu berada dapat terperhatikan dan tergali lagi. Yang tadinya menafikkan segala perbedaan yang ada atau sistem sentralistik, kini dengan desentralisasi pendidikan yang direpresentasikan melalui model pengelolaan Manajemen Berbasis Sekolah dan Manajemen Berbasis Masyarakat, segenap komponen sekolah menjadi semakin berperan.


Model desentralistik ini tentu saja memberikan kewenangan besar pada guru melalui manajemen berbasis sekolah dan kurikulum berbasis kompetensi. Harga diri dan rasa percaya diri pada guru yang di masa lalu sangat terpuruk akibat sistem yang bersifat sangat instruktif pun bisa diasumsikan akan kembali. Bahkan kinerja guru akan lebih terlihat di sini.

Dengan sistem desentralistik, dana ratusan milyar rupiah untuk penyelenggaraan UAN bisa diminimal-kan. Contoh simpel dan konkrit yang menyangkut UAN adalah dana penggandaan naskah dan koreksi lembar jawab. Pengelolaan kedua hal tersebut bisa diserahkan kepada sekolah atau Dinas Pendidikan Kabupaten. Dan Pemerintah Pusat hanya menyediakan master soal dalam bentuk disket sedangkan untuk pencetakannya dilakukan oleh sekolah dengan subsidi dari pemerintah. Kemudian untuk koreksi lembar jawab tidak perlu dilakukan terpusat di Propinsi, karena sebetulnya sekolah atau Dinas Pendidikan Kabupaten pun mampu melaksanakan tugas tersebut. Baru dari dua poin itu saja sudah bisa dilakukan efisiensi jutaan rupiah.

Evaluasi UAN Memenuhi Standar?

Evaluasi bermakna penilaian secara terus-menerus, komprehensif, dan berkelanjutan terhadap kemampuan siswa selama belajar di sekolah dan merupakan bagian integral dari proses pembelajaran di sekolah. Dalam kerangka kurikulum berbasis kompetensi, Depdiknas sendiri menggariskan bahwa penilaian berkelanjutan dan komprehensif menjadi sangat penting dalam dunia pendidikan. Penilaian berkelanjutan mengacu kepada penilaian yang dilaksanakan oleh guru itu sendiri dengan proses penilaian yang dilakukan secara transparan.

Penilaian dilakukan secara komprehensif dan mencakup aspek kompetensi akademik dan keterampilan hidup. Proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penilaian dilaksanakan oleh para guru dengan penanggung jawab Kepala Sekolah sehingga kinerja seluruh komponen sekolah benar-benar dinilai dan kemampuan guru merancang, memilih alat evaluasi, menyusun soal, dan memberi penilaian benar-benar diuji. Dari sisi siswa, evaluasi jelas akan merupakan sebuah proses yang 'biasa' yang tidak memerlukan persiapan khusus yang menyita seluruh energinya karena evaluasi tersebut dijalankan oleh sekolahnya, gurunya, dan yang terpenting bahan evaluasi adalah apa yang telah diperoleh selama proses pembelajaran. (Artikel : Ki Gunawan, Pendidikan Network)

Jika dihubungkan Dalam sistem pendidikan desentralistik pendidikan yang dipakai disini menurut penulis jelas terdapat penyimpangan terhadap makna evaluasi pada UAN. Sudah jelas yang memiliki otoritas untuk kegiatan evaluasi adalah guru. Mulai dari perencanaan, menyusun, dan memberikan penilaian kepada siswa-siswanya. Guru lagi-lagi dianggap tidak becus dalam menjalankan tugasnya.

Akibatnya kinerja guru terpengaruh dengan menjadikan UAN sebagai pusat perhatian dalam proses pembelajaran. Bukan seperti sistem evaluasi yang dijelaskan di atas. UAN menjadi momok penentu nilai murni kelulusan setiap siswa. UAN yang menempatkan Pusat sebagai otoritas yang berwewenang secara penuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tindak lanjutnya melalui SPO (Standar Prosedur Operasional) yang sangat rinci dan ketat.

UAN dan Mutu Pendidikan

Jika dihubungkan dengan 2 masalah diatas, yaitu desentralisasi dan evaluasi UAN yang menyimpang, akan muncul pertanyaan besar. Apakan sudah benar kebijakkan yang dimunculkan pemerintah pada pendidikan bangsa ini? Telah dipaparkan di atas sistem desentralistik menjadi momok yang bagus untuk peningkatan potensi masing-masing sekolah dan daerah. Termasuk kinerja guru yang tidak melulu bergantung pada ”si gembala sapi”. Namun terjadi kles dengan sistem evaluasi pendidikan yang semestinya.

Takutnya pemerintah menyelenggarakan UAN dengan menjadikannya sebagai alat untuk mengukur standar mutu pendidikan secara nasional. Padahal jelas sistem desentralistik tidak bisa menjamin itu. Kekhawatiran terjadinya rentang mutu sekolah yang satu dengan yang lain tidak bisa dihindari. Akibat dari standart baku yang dibuat pemerintah secara nasional.

Atau alasan lain diadakan UAN sebagai seleksi masuk perguruan tinggi (PT). Namun jika dilihat dari mata pelajaran yang di UAN-kan terasa kurang representatif, karena PT belum tentu bisa menjamin akan kebutuhan di PT itu sendiri.

Menurut penulis agak sulit menjadikan UAN sebagai standar baku mutu pendidikan secara nasional dengan sistem desentralistik ini. Tugas dan peran semua oknum pendidik yang ada akan tidak berjalan secara maksimal. Pengadaan UAN yang memakan dana besar, bisa saja disebut mubazir karena tidak sinergis dengan kebijakan model pendidikan yang telah ditetapkan.

Jika menginginkan mutu penndidikan yang rata disemua daerah, mengapa tidak kembali saja pada sistem pendidikan sentralistik saja. Dengan resiko daerah yang lebih tinggi peradabannya harus menyamakan (dengan kata lain turun) mengikuti daerah yang lebih rendah peradabannya. atau sebaliknya. Namun sebaiknya yang pilihan kedua, semua daerah harus sama-sama naik mutu pendidikannya. Dan tentu saja disertai dengan oknum pendidik yang sama-sama bagus di setiap daerah. Dengan begitu UAN dirasa tidak mubazir dan berguna untuk mengukur mutu pendidikan secara nasional.

Musik Anak-anak Akankah Habis Ditelan Zaman?


Aku adalah anak gembala
Selalu riang serta gembira
Karena aku rajin bekerja
Tak pernah malas ataupun lengah
Tralala… lalalala…
Tralala…lalalalalala…
(Anak Gembala, AT. Mahmud)


Masih ingat dengan lirik lagu ini? Bagi kita yang hidup di era 80 sampai 90-an, mungkin lagu ini tidak terdengar asing. Lagu yang sangat sederhana, namun cukup melekat dan popular di masanya. Tapi mungkin berbeda dengan anak-anak zaman sekarang. Lagu apa yang melekat pada diri anak-anak sekarang belum tentu sesederhana dan santun seperti lagu anak-anak dulu. Lagu anak-anak kini bias makna dan penghayatan, atau sebenarnya malah mati dimakan zaman?

Sungguh menyedihkan melihat perkembangan musik anak-anak di era sekarang. Era yang menggembor-gemborkan globalisasi malah menggeneralisasikan segala sesuatu, termasuk dalam bidang musik. Musik yang erat kehadirannya hampir di setiap kehidupan manusia. Bahkan bisa dibilang tak ada orang yang tak suka musik. Termasuk anak-anak.

Mungkin bagi kita yang hidup dan memiliki masa kanak-kanak di era 80 sampai 90-an, masih bisa menikmati lagu-lagu yang dinyanyikan anak-anak. Dan tentunya lirik yang dinyanyikan pun syarat akan nilai pendidikan. Namun apa yang terjadi dengan lagu anak-anak pada era millennium ini. Era di mana ternyata anak-anak menyanyikan lagu orang dewasa, menyanyikan pikiran dan kemauan orang dewasa. Tanpa pemahaman dan penghayatan akan isi lagu. Dan tentunya akan mempengaruhi psikologis, pola berpikir, serta tingkah laku anak.

Tak bosan mengungkapkan keprihatinan pada lagu anak-anak zaman sekarang. Bahkan penyanyi cilik pun tak banyak yang bermunculan. Bila kita ingat dulu di era 80-an, muncul nama-nama penyanyi cilik seperti Cicha Koeswoyo yang terkenal dengan lagu “Helli”, Adi bing Slamet, Sari Koeswoyo, Dina Mariyana, Diana Papilaya, Yoan Tanamal, dan masih banyak lagi. Mereka membawakan lagu-lagu yang santun dan sederhana, serta syarat akan kegembiraaan selayaknya dunia anak-anak.

Melihat di era 90-an awal eksistensi penyanyi cilikpun masih bagus. Terasa dengan muncul grup penyanyi cilik seperti Trio Cerewet dengan lagu yang populer “Ku Buka-buka Lemari”, “Si Lumba-lumba” yang dinyanyikan si ganteng Bondan Prakoso, serta si manis Enno Lerian dengan lagunya yang popular “Nyamuk-nyamuk Nakal”. Di tahun era akhir tahun 90-an pun penyanyi cilik belum mati keberadaannya. Muncul nama-nama seperti Joshua, Trio Kwek-kwek, Sherina, Tinna Toon, Tasya dan masih banyak lagi. Lagu-lagu yang mereka bawakan juga maih syarat akan nilai pendidikan dan kegembiraan.

Media Penyiaran Dapat Turut Andil

Lalu mana penerus Cicha, Enno, atau Tasya sekarang. Bisa dibilang tidak ada. Anak-anak zaman sekarang lebih menyukai musik-musik orang dewasa yang sangat nge-pop istilahnya. Bisa dibilang perkembangan musik di Indonesia sekarang didominasi oleh musik anak muda. Dengan dimotori oleh grup band yang banyak bermunculan serta membawakan lagu dengan tema yang tak jauh dari masalah percintaan serta gejolak kawula muda. Dan ini belum saatnya terpikirkan pada usia anak-anak.

Memang tidak salah bermunculannya penyanyi atau grup band dewasa muda di dunia musik Indonesia. Setiap musik memiliki kategorisasi tersendiri bagi penikmatnya. Toh, masyarakat dewasa muda pun banyak seperti anak-anak. Namun sepertinya indusri musik negeri kita kurang memperhatikan eksistensi musik anak-anak. Karena yang laku dipasaran lagu anak muda, maka dibuatlah sebanyak-banyaknya album dan di cari penyanyi atau grup band anak muda. Sisi komersil keluar di sini, dan fungsi mencerdaskan kehidupan bangsapun diabaikan.
Dulu, televisi dan radio sangat memfasilitasi eksistensi lagu-lagu anak. Banyak program penyiaran yang mengkhususkan diri untuk memutarkan lagu serta menayangkan video klip anak-anak. Selain itu cukup banyak program anak yang mengandung nilai pendidikan, pengetahuan, serta psikologis anak. Tahun 1969 TVRI membuat program acara lagu anak yaitu “Lagu Pilihanku” yang bersifat lomba. Jumlah peserta 5 (lima) orang yang dipilih melalui test.


Untuk testing, calon peserta harus melapor diri pada Kepala Sub Bagian Pendidikan, yang kemudian akan memperoleh Surat Peserta Testing. Testing dilakukan oleh dua orang yang ditunjuk koordinator acara, berlangsung di studio TVRI.

Acara ini ditayangkan dua kali sebulan, bergantian setiap seminggu sekali dengan “Ayo Menyanyi”. “Ayo Menyanyi” adalah program yang berbentuk pelajaran untuk menyanyikan lagu baru. Setelah kedua acara di atas berlanjut dan berkesinambungan selama 20 tahun, pada tahun 1988, atas suatu kebijaksanaan pimpinan TVRI, seluruh tim diminta mundur dari kedua acara tersebut. Untuk beberapa saat acara “Ayo Menyanyi” dengan nama lain dilanjutkan dengan pembawa acara seorang artis, yang berlangsung tidak lama. Kemudian, pembawa acara digantikan seorang artis lain. Itu pun hanya bertahan sebentar, kemudian untuk seterusnya menghilang sama sekali dari tayangan di layar TVRI.

Di tengah tahun 90-an di televisi muncul acara seperti “Si Komo”, “Dunia Anak”, “Tralala-Trilili”, “Ci-Luk-Ba”, “Kring-kring Olala”, dan masih banyak lagi. Program anak ini memunculkan lagu-lagu anak serta liputan-liputan yang cukup baik untuk ditonton anak-anak.
Tapi melihat sejenak tayangan televisi dan radio sekarang sangat jarang atau bahkan tidak ada program khusus untuk anak-anak. Yang ada mungkin hanya film-film kartun, namun tidak semua menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Bahkan ada beberapa film kartun yang dianggap mengandung kekerasan, ketidaklogisan tingkah laku para pemerannya, dan itu dianggap berdampak buruk bagi perkembangan psikologis serta tingkah laku anak.


Siapa Penerus A.T Mahmud ?

Fenomena ini memang bisa disebabkan oleh banyak hal. Termasuk keberadaan pencipta lagu anak-anak yang kini pun kita tak tahu siapa yang menjadi penerus A.T Mahmud, Ibu Kasur, Ibu Sud, Pak Dal, atau Papa T.Bob? Dulu munculnya nama-nama pencipta lagu selain dikarenakan TVRI memfasilitasinya lewat acara “Ayo Menyanyi” dan “Lagu Pilihanku”, lagu-lagu yang diciptakan pun diminati oleh perusahaan rekaman.

Tercatat nama perusahaan rekaman, seperti: Remaco, Elshinta, Bali, Canary Records, Fornada, J & B Records. Lagu-lagu ciptaan AT Mahmud pun mendapat perhatian. Di samping lagu-lagu ciptaan pencipta lainnya, ada sekitar 40-an lagu A. T. Mahmud tersebar pada 7 (tujuh) piringan hitam antara tahun 1969, 1972, dan tahun-tahun sesudah itu, yakni Citaria, Musim Panen. Jangkrik, Gelatikku. Layang-Layangku, Ade Irma Suryani, Kereta Apiku, Jakarta Berulang Tahun, Pemandangan, Timang Adik Timang, Pulang Memancing, Hadiah untuk Adik, Tidurlah Sayang, Mendaki Gunung, Sekuntum Mawar, Tepuk Tangan, Kincir Air, Dua Ekor Anak Kucing, Bulan Sabit, Lagu Tor-Tor, Tupai, Burung Nuri, Di Pantai, Senam, Bintang Kejora, Aku Anak Indonesia, Aku Anak Gembala, Kunang-Kunang, Naik Kelas, dan Awan Putih. (sumber, www.ensiklopediatokohindonesia.com)

Pencipta lagu sekarang lebih berorientasi pada hal yang bersifat komersil. Seperti menciptakan lagu yang hanya diminati oleh banyak kalangan, seperti lagu-lagu anak muda. Begitu pula dengan radio dan televisi yang lebih banyak memutarkan dan menayangkan lagu-lagu anak muda. Sekali lagi di sini tidak menyalahkan pesatnya perkembangan musik anak muda. Namun cukup menyayangkan ternyata perkembangan musik anak muda yang pesat ini justru mematikan musik anak-anak. Mungkin lebih halus lagi mengubah minat anak-anak zaman sekarang terhadap musik yang sewajarnya mereka nikmati di usianya.

Keberadaan pencipta lagu anak ternyata penting untuk mempertahankan eksistensi lagu anak. Tentunya dengan memiliki kemampuan membuat lagu yang bagus dan jelas tujuannya untuk anak-anak . Seperti AT Mahmud yang mengatakan lagu ciptaannya bersumber pada tiga hal, yang berdiri sendiri atau saling mempengaruhi. Pertama, bersumber pada perilaku anak itu sendiri. Kedua, pada pengalaman masa kecilnya. Ketiga, pesan pendidikan yang ingin ia sampaikan pada anak-anak.

Memperingati Hari Musik Nasional 9 Maret ini, pecinta musik Indonesia tidak hanya memperhatikan dan mencintai musik-musik popular yang tengah bergaung sekarang. Kepedulian tehadap musik anak-anak diharapkan tidak terabaikan. Begitu pula dengan musik daerah. Karena bagaimanapun juga anak-anak Indonesia adalah penerus bangsa. Diharapkan mental dan kepribadian bangsa tertancap dalam lubuk hati mereka. Dengan bisa menikmati pendidikan yang layak serta pengalaman masa kecil yang seharusnya. Salah satunya melalui musik anak yang berkepribadian, bernilai pendidikan, sesuai dengan tingkat psikologis anak, serta kegembiraan masa kanak-kanak.