Jika Cuaca dan Pemerintah Sama-sama Gembling

Cuaca di Indonesia sedang gambling. Ketika tiba waktunya musim hujan, mataharipun tak mau menghentikan pancaran sinarnya. Namun ketika memasuki bulan April langitpun enggan menghentikan kucuran air. Lalu apa yang terjadi, penduduk bumi Indonesia kelimpungan. Bencana datang silih berganti. Kekeringan, banjir, penyakit, virus, hingga mengerucut ke arah kemiskinan dan penderitaan serta bencana-bencana lain yang sudah tak asing lagi kita baca, tonton, dan dengar di media massa setiap hari.

Yang paling ironis, bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Barito Utara dan Murung Raya, Kalimantan Tengah sejak kamis (3/5) akibat luapan sungai Barito. Akibatnya sejumlah perumahan warga dibantaran sungai tergenang dengan ketinggian air antara 20-50 sentimeter (cm). Diperkirakan banjir akibat luapan Sungai barito akan semakin meluas mengingat daerah hulu sungai dan curah hujan sangat tinggi, Media Indonesia (5/5). Tetapi yang paling mengherankan wargapun sekan terbiasa dengan situasi seperti ini.

Dari berita diatas, penyebab utama dari banjir di pulau itu adalah curah hujan yang sangat tinggi. Padahal seharusnya sudah memasuki musim panas. Namun apa yang terjadi, cuaca tak mau berkompromi, dan seakaan dengan seenaknya sendiri mengguyur bumi pertiwi tanpa ampun. Bisa kita lihat di sejumlah kota di Indonesia, berita bencana banjir nyaring terdengar tanpa henti.

Jangan salahkan cuaca, Bung. Semua bencana yang timbul dari alam kita, tidak lain adalah kesalahan manusia-manusia yang menghuni planet biru ini. Sekarang kita balik bertanya, mengapa pulau Kalimantan yang notabene adalah salah satu paru-paru dunia tak luput dari ancaman banjir. Pulau terbesar di negeri ini yang otomatis memiliki hutan luas dengan jutaan macam pohon masih juga tidak bisa menghindari banjir. Sebenarnya apa yang kita lakukan terhadap lingkungan ini?

Sebut saja isu pemanasan global. Fenomena alam itu mengakibatkan sebagian daerah lebih banyak hujan sehingga banjir. Sebagian lainnya kekurangan hujan sehingga kering. Namun tidak hanya isu pemanasan global itu saja. Dari cara pengelolaan hutan di Indonesia pun banyak terjadi kesalahan.

Menurut LSM konservasi lingkungan, Wetlands International, sekitar 48% lahan gambut di Indonesia sudah dirusak, dan sebagian besar pengrusakan disebabkan penebangan hutan liar. Berkait dengan itu, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nabiel Makarim pun yakin penyebab banjir karena kerusakan hutan sejak 1980-an, akibat beroperasinya sejumlah perusahaan pengelola hutan yang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan serta pembalakan ilegal, Kompas (8/5).

Mungkin isu-isu di atas sudah tak asing lagi kita dengar. Setiap orang sudah tahu, mengerti dan paham akan dosa besar yang kita lakukan pada alam. Namun kesadaran itu tidak disertakan dengan perbuatan positif yang cukup signifikan. Lalu imbasnya ya berbalik pada menusia itu sendiri.

Menyikapi Morotorium

Skenario ini sudah diusung oleh kelompok Indonesia Masa Depan (IMD) tahun 2005. skenario yang dibuat karena pemerintah dirasa sudah menyerah dan tidak mampu menghentikan kehancuran hutan Indonesia. Kebakaran hutan besar yang terjadi pada tahun 2002 dan 2003 seolah mengulangi tragedi yang terjadi lima tahun yang lalu, serta menghabiskan jutaan hektar di Sumatera dan Kalimantan. Harimau Sumatera dilaporkan telah punah dan Orangutan di Kalimantan Tengah telah menjadi spesies yang paling langka di dunia. Moratorium adalah usaha pembekuan atau penghentian sementara seluruh aktifitas penebangan kayu skala besar (skala industri) untuk sementara waktu tertentu sampai sebuah kondisi yang diinginkan tercapai.

Lama atau masa diberlakukannya moratorium biasanya ditentukan oleh berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi tersebut. Morotarium ini memang bukan tujuan akhir, tetapi merupakan proses panjang dan butuh disiplin yang tinggi. Tahapan ini berupa penghentian pengeluaran ijin-ijin baru, pelaksanaan uji menyeluruh kinerja industri kehutanan, penyelamatan hutan-hutan yang paling terancam, penghentian sementara seluruh penebangan hutan dan penyelesaian masalah-masalah potensi sosial, dan larangan penebangan hutan di seluruh Indonesia. Sempurna. Bila tahapan morotarium itu digalakkan. Namun agak utopis bila dilakukan di Indonesia. Tidak seperti beberapa negara lain seperti Papua Nugini (1999), Cina (1998), Thailand (1988). Kita lihat saja dari berbagai kebijakan pemerintah baik daerah maupun pusat, cenderung mempermudah jalan bagi terlaksananya eksploitasi yang masif tanpa memperhitungkan keseimbangan lingkungan. Sangat berlawanan dengan ide morotarium.

Pembangunan ekonomi yang berlangsung selama ini, menempatkan SDA hanya sebagai onggokan komoditas. Karenanya, eksploitasi terhadap SDA dilakukan secara masif dan berlebihan dengan mengabaikan aspek ekologi-lingkungan, sosial dan kemungkinan dampak bencana yang ditimbulkannya. Jika pun ada beberapa kebijakan dan pembangunan yang prolingkungan, namun tetap saja tidak mampu membendung laju kerusakan lingkungan yang terus berlangsung karena posisinya yang memang hanya dijadikan sebagai ‘alat pelengkap’ agar kelihatan akomodatif dan bervisi berkelanjutan. Banjarmasin Pos (9/1). Agaknya pemerintah berada dalam situasi ikut-ikutan gembling seperti cuaca Indonesia sekarang. Penentu kebijakan negara ini harus dengan bijak memilih antara morotarium yang diharapkan berjalan sempurna yang otomatis melupakan pembangunan ekonomi yang menyingkirkan eksploitasi lingkungan.

Bisa dikatakan pembangunan elonomi akan terhambat namun linkungan selamat. Atau pilihan kedua tetap pada pembangunan ekonomi yang tinggi dan baik dengan disertai penderitaan rakyat yang tanpa berkesudahan dari bencana yang ditimbulkan. Jika pepatah mengatakan sepertu keluar kandang macan, masuk kandang buaya.

Kertas Dari Plastik

Agaknya memang Indonesia selau terjerat dalam situasi seperti ini. Namun rakyat dapat berbuat apa? Jika pemerintahnya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang terjebak dan menjadi korban. Dua-duanya. Ya pemerintah, ya rakyatnya. Atau inikah suratan nasib menjadi rakyat Indonesia. Indonesia kaya, namun tak bisa mengelola kekayaannya. Indonesia menangis sudah setiap hari, bila melihat kenyataan pahit yang dialami penghuninya dari Sabang sampai Merauke. Jangankan di kalimantan, bahkan di kota-kota besar yang jumlah pohonnya semakin sedikit saja masih terus ditebangi. Ya untuk pembangunan jalan, gedung pencakar langit, mall dan trade center. Semua itu tanpa disadari membuat sumber oksigen manusia di kota itu-pohon-semakin sedikit. Pantas saja hidup di kota semakin sulit dan sesak untuk bernapas saja.

Berkeluh-kesah seperti ini memang humanis sekali. Bolehlah sedikit berkhayal. Bila kesadaran setiap orang di Indonesia akan hutan di Indonesia semakin sedikit, konon pohon-pohon akan habis. Dan tamatlah riwayat kita karena penghasil oksigen sudah punah. Tentu kita tidak mau seperti itu bukan. Bagaimana jika kita mengakalinya dengan meminimalisir kebutuhan untuk industri yang membutuhkan kayu dari pohon. Sebut saja kertas, untuk buku, koran, dan sebagainya. Bisa kita atasi dengan media lain seperti plastik sebagai media untuk menulis.

Tidak usah menggunakan kertas. Untuk menuliskannya pengganti tinta untuk kertas adalah membuat tinta khusus untuk plastik. Seperti jika kita membuat slide transparansi untuk Over Head Projector (OHP) yang dibuat dari plastik. Selain dapat menghemat penggunaan kayu-pohon, buku dari plastik atau koran dari plastik akan lebih awet. Plastik tidak bisa diuraikan bukan. Nah, sementara jika menggunakan kertas, kertas dengan mudah akan hancur jika terkena air, semisal jika ada bencana banjir. Plastik sebaliknya. Selain awet, tulisan-tulisan yang berisi ilmu pengetahuan tidak akan hilang. Memang tidak bisa didaur ulang seperti kertas.

Tidak mengapa, karena tulisan itu tidak akan hilang, sementara tulisan adalah simbol peradab
an manusia. Memang menggunakan plastik sebagai media menulis tidak selamanya bisa dipakai. Tetapi untuk mendukung skenario Morotarium, cara ini bisa digunakan. Selama proses reboisasi- penanaman kembali pohon sehingga siap untuk dipakai, kita bisa menggunakan plastik sebagai bahan dasar membuat kertas. Setelah pohon sudah siap untuk dipakai, pembuatab kertas dari kayu bisa kita pakai lagi. Begitu seterusnya. Hal inipun berlaku bagi pekerja yang sebelumnya berada di industri kertas dari kayu. Para pekerja bisa dialihkan untuk bekerja untuk industri kertas dari plastik. Mereka tidak akan kehilangan pekerjaan. Tetapi memang untuk pengrajin kayu tidak akan sama nasibnya. Inilah tugas pemerintah yang harus dipikirkan bagaimana nasib pengrajin kayu jika ide ini dipakai dalam upaya mendukung tahap pelarangan penebangan hutan untuk skenario Morotarium.